Prancis Minta Pemerintah Mali Segera Berunding dengan Penduduk Utara

Prancis hari Rabu mendesak pemerintah Mali segera memulai perundingan dengan gerilyawan tuareg dan perwakilan lain penduduk di wilayah utara negara bekas koloninya itu.

Seruan tersebut disampaikan setelah operasi militer pimpinan Prancis berhasil menghalau kelompok-kelompok garis keras dari sejumlah kota utama di wilayah gurun utara Mali yang mereka kuasai sejak April tahun lalu.

Para pejabat militer Prancis berharap keberhasilan cepat intervensi itu akan memungkinkan mereka segera menyerahkan tanggung jawab keamanan di kawasan itu kepada pasukan pemerintah Mali yang didukung oleh militer dari negara-negara Afrika tetangganya.

Dalam jangka panjang, Paris menganggap penyelesaian politik antara pemerintah di Bamako dan suku Tuareg yang mengupayakan kemerdekaan sebagai hal sangat penting bagi stabilitas di negara itu.

Parlemen Mali pada Selasa menyetujui peta jalan politik bagi masa depan negara itu, yang mencakup penyelenggaraan pemilihan umum pada Juli dan negosiasi dengan perwakilan penduduk utara.

"Proses politik ini kini harus segera digerakkan maju secara konkrit," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Philippe Lalliot.

"Pemilihan umum harus diadakan secepat mungkin dengan keikutsertaan luas seluruh penduduk Mali," katanya.

"Hanya dialog utara-selatan yang akan mempersiapkan landasan bagi kembalinya kekuasaan pemerintah Mali di wilayah utara negara itu," tambah juru bicara itu.

Para pemimpin pertahanan kelompok negara Afrika Barat ECOWAS hari Sabtu setuju meningkatkan jumlah pasukan yang dijanjikan untuk Mali menjadi 5.700.

Prancis hari Minggu menyatakan telah menempatkan 2.900 prajurit, dan 2.700 prajurit Afrika telah berada di daratan Mali dan di negara tetangganya, Niger.

Prancis, yang bekerja sama dengan militer Mali, pada 11 Januari meluncurkan operasi ketika militan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan mengenai pasukan intervensi Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara.

Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure.

Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer.

PBB telah menyetujui penempatan pasukan intervensi Afrika berkekuatan sekitar 3.300 prajurit di bawah pengawasan kelompok negara Afrika Barat ECOWAS. Dengan keterlibatan Chad, yang telah menjanjikan 2.000 prajurit, berarti jumlah pasukan intervensi itu akan jauh lebih besar.

Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al Qaida di Maghribi Islam (AQIM), menguasai kawasan Mali utara, yang luasnya lebih besar daripada Prancis, sejak April tahun lalu.

Pemberontak suku pada pertengahan Januari 2012 meluncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang baru kembali dari Libya. Namun, perjuangan mereka kemudian dibajak oleh kelompok-kelompok muslim garis keras.

Kudeta pasukan yang tidak puas pada Maret dimaksudkan untuk memberi militer lebih banyak wewenang guna menumpas pemberontakan di wilayah utara, namun hal itu malah menjadi bumerang dan pemberontak menguasai tiga kota utama di Mali utara dalam waktu tiga hari saja. (ant/ed)